Persiku News - Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan manajemen klub sepak bola di tanah air harus bebas dari pejabat pemerintah dan kroni pejabat. Keberadaan pejabat dan kroni dalam manajemen klub dituding sebagai biak kerok carut-marutnya persepakbolaan Indonesia.

Alasannya, kata Apung Widadi-peneliti ICW, kedudukan wali kota, bupati maupun gubernur di klub kerap disetir untuk beragam kepentingan di luar urusan bola. “Terutama saat menjelang pemilihan kepala daerah,” kata Apung dalam diskusi “Sepak Bola Bersih” yang diselenggarakan pendukung PSMS, Smeck Holigan, di Medan, Rabu 22 Juni 2011.

Selain itu, sebut Apung, keberadaan pejabat rentan dengan penggunaan anggaran klub bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal tersebut dianggap tidak tepat.

ICW menyambut baik Keputusan Menteri Dalam Negeri menghentikan penggunaan APBD kepada klub. Sebab, kata Apung, penggelontoran miliaran rupiah APBD untuk persepakbolaan sangat ironis dibanding alokasi anggaran APBD untuk pembangunan.

 Mantan Deputi Menteri Olah Raga, Djohar Arifin, tak sepenuhnya setuju dengan penghentian APBD. “Anggaran dari APBD tetap diberikan tapi untuk pembinaan dan pembangunan infrastruktur,” ujar Djohar.

Koalisi Suporter untuk Revolusi PSSI, Andi Peci berharap keberadaan suporter memberikan kontribusi kepada klub yang disokongnya. Karena itu, kata Andi, suporter diminta lebih cerdas.
(Tempo Interaktif)

0 komentar:

Post a Comment

Petunjuk Berkomentar :
-> Pilih Name/URL
-> Isi dengan Nama anda
-> Kosongkan URLnya jika tidak punya
-> Atau isi URLnya dengan alamat FaceBook anda
-> Isi komentar anda
-> Lalu tekan Postkan Komentar

 
Persiku Kudus © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top